MegaPrabowo2009

MPMC: Wakil Direktur Mega-Prabowo Media Centre (MPMC), Daryatmo Mardiyanto, menilai pernyataan tim kampanye SBY, Marzuki Alie, bahwa ada intervensi terkait tekanan terhadap Ketua KPU untuk menyelesaikan Daftar PemilihTetap (DPT) Pemilu Presiden bersama Tim Kampanye pasangan Capres nomor 1 dan 3, sebagai pernyataan yang berlebihan.

Diungkapkannya, apa yang dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo (TKN-MP) yang bersama dengan Tim Kampanye JK-Wiranto dan KPU tersebut, justru jauh dari adanya indikasi terjadinya intervensi kepada Komisi penyelenggara Pemilu ini. “Pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan seperti orang yang tidak mengetahui pangkal persoalan,” ujarnya.

Karena, lanjutnya, yang kita semua inginkan adalah terakomodirnya hak konstitusional rakyat yang sudah tercederai dalam Pemilu Legislatif lalu, mencegah masyarakat yang tidak punya hak pilih seperti TNI/Polri, anak-anak di bawah umur serta orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT. “Kita juga mencegah masyarakat terkena sanksi pidana karena memilih dari sekali sebagai akibat nama dan NIK-nya tercantum lebih dari satu,” jelasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Infokom ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya, yaitu tanggal 30 Juni, 2 dan 4 Juli lalu, TKN-MP sudah melayangkan surat yang isinya meminta KPU untuk membuka DPT Pemilu Presiden, namun KPU belum juga memberikan respon dan membuka DPT untuk dibahas bersama. Bahkan KPU tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada masalah dalam DPT. Kenyataan tersebut, tuturnya, mendorong TKN-MP mempertanyakan secara langsung ke KPU.

“Padahal seharusnya KPU sudah membuka DPT pada H-30 untuk sehingga ada waktu untuk penyempurnaan DPT dari para kandidat. Namun dalam publikasinya KPU selalu menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan DPT. Bahkan KPU pun pernah mengungkapkan akan menambah 5 juta calon pemilih dalam DPT Pilpres. Dan pada sisi lain, DPT tidak juga dibuka,” jelas Mas Dar, demikian dirinya akrab disapa.

Dalam pertemuan dengan KPU, jelasnya, TKN-MP dan JK-Wiranto berhasil membuktikan kepada KPU bahwa terbukti bahwa masih ada banyak pemilih ganda dan orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk memilih, seperti TNI/Polri, usia di bawah 17 tahun dan belum menikah, bahkan yang sudah meninggal, masuk dalam DPT. “Itu semua memberikan gambaran seolah tidak ada perubahan dari DPT Pilleg ke DPT Pilpres,” jelasnya.

Dan, lanjutnya, konferensi pers bersama Mega-Prabowo, JK-Wiranto dan Ketua KPU yang digelar di kantor KPU (6/7) merupakan sebuah titik temu yang memberikan ruang kepada ketiga pasang kandidat calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk secara bersama membantu KPU melakukan penyisiran DPT.

“Jadi Proses tersebut jauh dari indikasi adanya intervensi kepada KPU. Justru kami ingin mengembalikan hak konstitusional rakyat yang terabaikan dalam Pilleg lalu, dan Pilpres dapat berlangsung tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip demokrasi. Kami juga berupaya agar masyarakat yang namanya tercantum dua kali atau lebih terhindar dari sanksi pidana karena ketidaktahuannya dan memilih lebih dari sekali,” paparnya.

Bahkan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengungkapkan bahwa tidak pernah ada intervensi terhadapnya terkait persoalan tersebut. “Nggak ada (intervensi), usul itu justru datang dari saya. Tadinya mereka hanya minta DPT dibuka untuk membantu KPU. Tapi saya pikir kenapa tidak sekalian kita buka sama-sama? Lalu disetujui sama-sama,” ujarnya seperti yang dilansir Detik.com, Selasa (7/7/2009) malam

Menurut Hafiz, KPU telah mengirimkan undangan resmi ke tiga pasangan calon. Setelah disepakati bersama, ternyata mereka terkendala masalah teknis ketersediaan komputer yang ada di KPU. “Hanya ada 25 komputer di KPU. Lalu dipinjamkan komputer mereka dan dibawa ke sini,” imbuh Hafiz.

TKN-MP sendiri, jelas Mas Dar, memberikan penghargaan atas keterbukaan KPU. “Jadi seharusnya KPU mendapat penghargaan yang setara. Dan, masyarakat seharusnya memahami duduk persoalan ini,” pungkasnya.[]