Diungkapkannya, apa yang dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo (TKN-MP) yang bersama dengan Tim Kampanye JK-Wiranto dan KPU tersebut, justru jauh dari adanya indikasi terjadinya intervensi kepada Komisi penyelenggara Pemilu ini. “Pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan seperti orang yang tidak mengetahui pangkal persoalan,” ujarnya.

Karena, lanjutnya, yang kita semua inginkan adalah terakomodirnya hak konstitusional rakyat yang sudah tercederai dalam Pemilu Legislatif lalu, mencegah masyarakat yang tidak punya hak pilih seperti TNI/Polri, anak-anak di bawah umur serta orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT. “Kita juga mencegah masyarakat terkena sanksi pidana karena memilih dari sekali sebagai akibat nama dan NIK-nya tercantum lebih dari satu,” jelasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Infokom ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya, yaitu tanggal 30 Juni, 2 dan 4 Juli lalu, TKN-MP sudah melayangkan surat yang isinya meminta KPU untuk membuka DPT Pemilu Presiden, namun KPU belum juga memberikan respon dan membuka DPT untuk dibahas bersama. Bahkan KPU tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada masalah dalam DPT. Kenyataan tersebut, tuturnya, mendorong TKN-MP mempertanyakan secara langsung ke KPU.

“Padahal seharusnya KPU sudah membuka DPT pada H-30 untuk sehingga ada waktu untuk penyempurnaan DPT dari para kandidat. Namun dalam publikasinya KPU selalu menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan DPT. Bahkan KPU pun pernah mengungkapkan akan menambah 5 juta calon pemilih dalam DPT Pilpres. Dan pada sisi lain, DPT tidak juga dibuka,” jelas Mas Dar, demikian dirinya akrab disapa.

Dalam pertemuan dengan KPU, jelasnya, TKN-MP dan JK-Wiranto berhasil membuktikan kepada KPU bahwa terbukti bahwa masih ada banyak pemilih ganda dan orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk memilih, seperti TNI/Polri, usia di bawah 17 tahun dan belum menikah, bahkan yang sudah meninggal, masuk dalam DPT. “Itu semua memberikan gambaran seolah tidak ada perubahan dari DPT Pilleg ke DPT Pilpres,” jelasnya.

Dan, lanjutnya, konferensi pers bersama Mega-Prabowo, JK-Wiranto dan Ketua KPU yang digelar di kantor KPU (6/7) merupakan sebuah titik temu yang memberikan ruang kepada ketiga pasang kandidat calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk secara bersama membantu KPU melakukan penyisiran DPT.

“Jadi Proses tersebut jauh dari indikasi adanya intervensi kepada KPU. Justru kami ingin mengembalikan hak konstitusional rakyat yang terabaikan dalam Pilleg lalu, dan Pilpres dapat berlangsung tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip demokrasi. Kami juga berupaya agar masyarakat yang namanya tercantum dua kali atau lebih terhindar dari sanksi pidana karena ketidaktahuannya dan memilih lebih dari sekali,” paparnya.

Bahkan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengungkapkan bahwa tidak pernah ada intervensi terhadapnya terkait persoalan tersebut. “Nggak ada (intervensi), usul itu justru datang dari saya. Tadinya mereka hanya minta DPT dibuka untuk membantu KPU. Tapi saya pikir kenapa tidak sekalian kita buka sama-sama? Lalu disetujui sama-sama,” ujarnya seperti yang dilansir Detik.com, Selasa (7/7/2009) malam

Menurut Hafiz, KPU telah mengirimkan undangan resmi ke tiga pasangan calon. Setelah disepakati bersama, ternyata mereka terkendala masalah teknis ketersediaan komputer yang ada di KPU. “Hanya ada 25 komputer di KPU. Lalu dipinjamkan komputer mereka dan dibawa ke sini,” imbuh Hafiz.

TKN-MP sendiri, jelas Mas Dar, memberikan penghargaan atas keterbukaan KPU. “Jadi seharusnya KPU mendapat penghargaan yang setara. Dan, masyarakat seharusnya memahami duduk persoalan ini,” pungkasnya.[]

Desakan penggunaan KTP itu disampaikan oleh pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto seusai mereka bertemu di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta , Senin malam. Pertemuan itu terselenggara atas inisiatif Dr. Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah.

Kedua pasang capres dan cawapres  itu juga mendesak supaya KPU segera menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan yang memungkinkan masyarakat pemilih bisa menggunakan KTP sebagai pengganti kartu C-4. “Kewenangan itu ada pada KPU,” ujar Jusuf Kalla dalam konferensi pers seusai pertemuan mendadat tersebut. Jusuf Kalla menyebut pasal 41 UU no. 42/2008  tentang Pemilihan Presiden sebagai acuannya.

Tim pemenangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto juga merencanakan akan menemui  para komisioner KPU hari Senin (6/7). Setelah itu, menurut Jusuf Kalla, kedua pasang capres dan cawapres itu  memberi waktu satu kali 24 jam sejak segala persoalan yang menyangkut DPT itu diserahkan malam ini. Bila tidak ada penyelesaian,  kedua pasang kandidat itu akan mempertimbangkan untuk secara resmi meminta KPU menunda pelaksanaan Pemilu Presiden 8 Juli.

Pemilih Ganda

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku prihatin atas kekisruhan urusan DPT Pemilu Presiden itu. Ketika membuka konferensi pers, Din mengatakan mendengar banyak ketidakberesan dalam urusan DPT.Jusuf Kalla juga mengungkapkan hal serupa. Jutaan orang, menurut Kalla, tak kunjung tercantum dalam DPT. ‘’Mereka belum tentu akan memilih nomor 1 atau nomor 3. Mereka bisa saja memilih nomor 2,’’ ujar Kalla.

Di sisi lain, menurut Kalla pula, ada orang-orang tertentu yang tercatat di DPT dua kali, tiga kali, bahkan lima kali. Wakil Presiden RI itu mendesak KPU agar cepat bertindak mencoret pemilih ganda itu. “Harus di-delete, dengan komputer. Memang waktunya mepet, saya yakin KPU bisa melakukannya,” Jusuf Kalla menambahkan.

Di depan pers, Megawati juga mengatakan keprihatinannya atas kekisruhan pendaftaran pemilih. Mega meminta agar pers menyiarkan persoalan ketidakberesan DPT itu secara gamblang dan terbuka agar masyarakat mengetahuinya.[]

Laporan diserahkan oleh Ketua TKN-MP didampingi oleh Sekretaris II Hasto Kristianto, Bendahara TKN-MP Henky Ticoalu serta Wakil Direktur Mega-Prabowo Media Centre Daryatmo Mardiyanto kepada perwakilan HA Fayubumi, dari KPU sekitar pukul 18.35 WIB. Pada saat yang bersamaan pula KPU sedang mengadakan rapat.

Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa penerimaan dana kampanye Mega-Prabowo dalam Pemilu Presiden ini adalah sebesar Rp 257.600.000.000. “Dan ternyata TKN MP yang pertama menyerahkan ke KPU. Menurut jadwal penyerahan akhir laporan tahap lanjut itu adalah 18 Juli,” jelasnya.

Pelaporan ini, Henky menegaskan, merupakan bentuk ketaatan Mega-Prabowo dan timnya terhadap peraturan KPU. “Kami taat aturan main. Pelaporan ini berdasarkan ketaan kami terhadap peraturan KPU,” tuntasnya.[]

Sekitar pukul 14.00 WIB, calon Presiden Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, didampingi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi serta Penasihat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo (TKN-MP) HM Taufiq Kiemas, dijadwalkan untuk menghadiri kampanye kerakyatan di Alun-alun Kota Serang, Provinsi Banten.

Sementara itu, sekitar pukul 10.00 WIB, calon Wakil Presiden Bapak H Prabowo Subianto, dijadwalkan bertolak ke Kupang, NTT untuk menghadiri kampanye kerakyatan di Gelanggang Olahraga Remaja Oepoi.

Selanjutnya, beliau akan bertolak ke Jakarta sekitar pukul 14.00 WIT untuk melakukan serangkaian kegiatan lainnya, yaitu menghadiri acara doa bersama dengan para Kyai NU di PBNU sekitar pukul 15.00 WIB, menjadi nara sumber di sebuah acara di SCTV. Sekitar pukul 20.00 WIB, beliau akan menjadi nara sumber dalam dialog bertema Perumahan Rakyat yang disiarkan secara langsung oleh TVRI.

Agenda lain terkait pemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Mega-Prabowo juga akan berlangsung di Perpustakaan Nasional, sekitar pukul 10.00 WIB. Di sana, Penasihat TKN-MP yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, HM Taufiq Kiemas, dijadwalkan untuk menerima deklarasi dukungan Pemuda Demokrat Indonesia.[]

Amran Nasution

Direktur

Mega-Prabowo Media Centre

Pasangan nomor urut satu ini akan berangkat dari kediaman jalan Teuku Umar sekitar pukul 13.00 WIB menuju ke Gelora dengan rute, melalui Bundaran HI (Hotel Indonesia), Dukuh Atas, Semanggi, melewati Hotel Sultan kemudian memasuki kawasan Gelora. Saat memasuki Gelora Bung Karno inilah mereka, Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto akan diarak mengelilingi stadion lapangan sepakbola, untuk kemudian mengikuti rangkaian acara kampanye.

Berkenaan dengan pelaksanaan kampanye Beliau, Selasa 30 Juni ini, Tim Kampanye Nasional Mega Prabowo, dalam hal ini Mega Prabowo Media Centre, menyampaikan pemberitahuan melalui rekan-rekan pimpinan media massa, serta memohon perhatian serta pengertian dari masyarakat pengguna jalan di seputar wilayah kampanye.

Dalam pertimbangan kami bahwa mengingat hari Selasa adalah hari kerja tentulah diperkirakan akan terjadi beberapa kesibukan dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu, kami mohon maaf sekiranya pada waktu-waktu tersebut, sekitar mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesainya acara kampanye, terjadi ketidak nyamanan akibat arus lalu lintas yang padat dan mungkin pula kemacetan yang dialami warga Jakarta.

Kampanye Akbar ini tentu harus berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU untuk wilayah Jakarta pada hari Selasa ini, sementara kegiatan warga Jakarta perlu tetap berjalan sesuai dengan jadual kerja dan kegiatan yang secara berkala tetap berlangsung. 

Disamping itu, Tim Kampanye Nasional Mega Prabowo mengingatkan kepada seluruh warga pendukung, simpatisan serta relawan untuk Mega Prabowo dapat mengikuti dan menghadiri acara kampanye di Gelora Bung Karno Senayan ataupun menyukseskannya dengan hadir dan menyambut pasangan Mega Prabowo di sepanjang jalan rute yang dilalui mulai dari Jalan Teuku Umar sampai ke Gelora Bung Karno.

Tim Kampanye Nasional juga menyerukan kiranya para warga pendukung, simpatisan dan relawan Mega Prabowo untuk dapat tampil sebagai pribadi-pribadi yang santun, simpatik, disertai toleransi yang tinggi terhadap warga masyarakat Jakarta lainnya yang sedang bekerja dan melakukan kegiatan lain di sekitar waktu kampanye dan apabila pulang kembali setelah menghadiri kampanye tetap berada dalam kondisi yang sehat, tegar dan simpatik pula.

Demikian pemberitahuan, informasi dan permohonan maaf atas kesibukan serta gangguan lalu lintas yang akan ditemui.

Jakarta, 29 Juni 2009

Amran Nasution

Direktur

Mega-Prabowo Media Cente

Kata Hasyim Djojohadikoesoemo saat menghadiri deklarasi dukungan Angkatan Penerus Indonesia Raya (APIRA) dan 18 organisasi masyarakat (Ormas) terhadap pasangan capres Hj.Megawati Soekarnoputri-H.Prabowo Subianto pada Pilpres 8 Juni mendatang.

“Ekonomi kerakyatan intinya adalah gotong royong, kerjasama yang kaya, menengah dan miskin. Untuk mengentaskan masalah kemiskinan di negeri ini. Dan semua ajaran agama mewajibkan yang kaya menolong yang miskin. Jadi ini adalah manifestasi ajaran agama. Ini program imani,” kata Hasyim di Sekretariat DPP APIRA, Jalan. Permata Hijau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/06).

Hashim juga menyoroti pemerintah yang mempunyai hutang besar, namun salah kelola sehingga pesawat tetap jatuh, sarana dan prasarana masih kurang baik. Perawatan bendungan buruk sehingga muncul bencana situ gintung. Dia juga kecewa dengan rencana pemerintah menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggadaikan Gelora Bung Karno ke pemerintah Qatar.

”Ini adalah kebijakan yang salah. Jadi yang mengelola yang salah, maka logikanya yang mengelola yang harus diganti,”papasnya

Sebelumnya, Ketua Umum APIRA, Mona Djemat Sigar dalam deklarasi ukungannya mengatakan bahwa seluruh pengurus dan anggota yang ada di 20 Provinsi harus mempererat dan bahu membahu untuk memenangkan pasangan Capres Megawati Soekarnoputri dan Cawapres Prabowo Subianto.

“Kami Siap bekerja untuk mengantarkan Hj.Megawati Soekarnoputri dan H.Prabowo Subianto menjadi Presiden dan Wakil presiden periode 2009-2014,” katanya.[kin]

Kawasan Gelora Bung Karno ini dikenal sejak persiapan Asian Games IV yang dibangun tahun 1960 atas prakarsa Presiden Pertama RI. Kemudian kawasan ini dinamai untuk menghormati Soekarno yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Kemudian nama ini diubah jadi Gelora Senayan dalam rangka de-Soekarnoisasi. Namun setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama kompleks olahraga ini dikembalikan kepada namanya semula, Gelora Bung Karno melalui Surat Keputusan Presiden No. 7/2001.

Nyatanya, selain sebagai tempat berolahraga, kawasan Gelora Bung Karno oleh berbagai kelompok masyarakat sering dimanfaatkan sebagai ajang temu. Selain itu, memang sejak awal tujuan dibangunnya stadion ini, Presiden Soekarno juga menginginkan kompleks olahraga yang dibangun untuk Asian Games IV juga hendaknya dijadikan sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka tempat warga berkumpul.

Sejarah panjang dan penuh dengan inisiatif ini layak sebagai sebuah bukti nyata. Latar belakang didirikannya stadion olahraga tak lain bermaksud memperkukuh kemampuan olahraga dan kemandirian bangsa ini, maka sangat tepatlah bila Gelora Bung Karno adalah sebuah “Monumen National & Character Building”. Kebanggaan dan jati diri bangsa seolah tegak kuat berjalan ke depan menapak jalan berprestasi melalui kompetisi olahraga tingkat regional. Kesemuanya untuk menjulangkan nama Indonesia ke ranah perbincangan internasional.

Dengan kesiapan pihak manapun tak diingkari ketika akan memanfaatkan Gelora Bung Karno untuk kampanye pilpres. Pastilah semua ingin tampil dengan sebaik-baiknya menarik simpati para pemilih. Namun kenyataan ada hal lain seolah menggantung. Senyatanya dengan pemberitaan bahwa kompleks Gelora Bung Karno bakal digadaikan bias jadi tanda tanya masyarakat umum.

Pemerintah telah menetapkan pusat bisnis dan olahraga Gelora Bung Karno Jakarta sebagai asset yang dijaminkan dalam penerbitan sukuk ritel. Seluruh asset di kawasan ini nilainya Rp 51 trilyun, tetapi hanya sekitar Rp 26 Trilyun yang bias digunakan sebagai asset yang dijaminkan untuk penerbitan sukuk. Penjaminan asset Negara itu disebabkan Pemerintah mengalami defisit anggaran yang serius akibat kian besarnya cicilanutang luar negeri yang harus dibayar. Sementara itu, Gelora Bung Karno saat ini berstatuskan asset Negara, bukan Pemda DKI , sehingga Pemerintah harus mendapatkan izin dari DPR terlebih dahulu, sebelum menjaminkan Gelora Bung Karno sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk ritel dan global.

Luas wilayah Gelora Bung Karno makin lama semakin berkurang. Monumen National & Character Building ini jadi kontras bila berkembang wacana untuk menggadaikannya. Bakalkah ini terjadi, merupakan pertanyaan besar buat warga bangsa ini. Wakil-wakil rakyat di DPR mempunyai pekerjaan rumah yang teramat penting untuk diabaikan saat nantinya diajukan persetujuan atas usul pemerintah untuk menjaminakan Gelora Bung Karno sebagai underlying asset penerbitan sukuk ritel dan global.

Amran Nasution

Direktur

Mega-Prabowo Media Centre

Serangkaian kegiatan seperti kampanye terbuka, silaturahim, hingga program media visit atau kunjungan redaksi menjadi program kegiatan calon Presiden (Capres) Ibu Hj Megawati Soekarnoputri hari ini di Provinsi Lampung.

Senin pagi ini, sekitar pukul 10.00 WIB beliau dijadwalkan hadir dalam kampanye terbuka Lapangan Baruna Ria, Bandar Lampung. Selanjutnya, sekitar pukul 11.30 siang, beliau dijadwalkan mengunjungi gelar pengobatan alternatif yang dilaksakan secara cuma-cuma, melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala desa sambil bersantap siang bersama di daerah Batu Putu, Bandar Lampung.

Program kegiatan Capres yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan ini selanjutnya adalah melakukan media visit atau kunjungan redaksi ke kantor Redaksi Harian Radar Lampung, di jalan Sultan Agung Kedaton, Bandar Lampung.

Sebagai pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi di Indonesia, Ibu Mega dan Pak Prabowo, juga memiliki komitmen untuk menjaga salah satu dalil demokrasi, menjaga kebebasan pers di Indonesia.

Pers, dengan kebebasannya yang dijamin negara memiliki peran penting di alam demokrasi. Pers dalam era demokrasi menjadi penting untuk mengawal pelaksanaan demokrasi lewat perannya sebagai ‘watch dog’ atau pilar keempat demokrasi di luar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pada sisi lainnya, kunjungan Redaksi ini menjadi penting artinya mengingat besarnya peran pers sebagai institusi penyebaran pesan perjuangan Mega-Prabowo serta menguatkan citra positif pasangan Capres dan Cawapres Mega-Prabowo untuk memenangkan mandat rakyat pada 8 Juli mendatang.

Menutup kegiatannya di Lampung hari ini, Capres Ibu Hj Megawati Soekarnoputri dijadwalkan untuk menghadiri kampanye terbuka di lapangan Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Terima Deklarasi Dukungan Organda

Sementara itu, Cawapres H Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk menerima deklarasi dukungan Organda. Acara yang rencananya dihelat sekitar pukul 15.00 WIB itu akan dilaksanakan di Gedung Grang Mangaraja, Jl.Perintis Kemerdekaan Kav.7-9, depan RS. Mediros, Jakarta.

Beliau juga dijadwalkan hadir dalam acara diskusi interaktif “Koperasi Jaya, Indonesia Perkasa, Masyarakat Sejahtera” dangan anggota seluruh Gerakan Koperasi Indonesia dan Pedagang/Perajin. Rencananya, acara akan dihelat sekitar pukul 17.00 WIB di Thamrin City, Coop Indonesia, Kebon Kacang Raya, Jakarta.

TKN-MP Terima Deklarasi Dukungan untuk Mega-Prabowo

Program lain terkait pemenangan Mega-Prabowo dilaksanakan oleh Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo (TKN-MP). Terkait itu, sekitar pukul 09.00 WIB , perwakilan TKN-MP dijadwalkan, Puan Maharani dan Eva Kusuma Sundari dijadwalkan untuk hadir dalam dialog dan kontrak politik perempuan di Perpustakaan Nasional, jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Perwakilan TKN-MP juga akan menghadiri sekaligus menerima deklarasi dukungan dari DPP Formasi. Acara yang akan dihelat sekitar pukul 10.00 WIB itu akan dihekat di Kantor DPP Formasi, Kompleks Ruko Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di ‘Rumah Perjuangan’ yang merupakan kediaman Capres sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, TKN-MP, diwakili oleh Sonny Keraf, akan menerima dukungan dari PKB.

Dan, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti, di Sekretariat TKN-MP, jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, akan dilepas 20 gerobak sablon rakyat.[]

Amran Nasution

Direktur

Mega-Prabowo Media Centre

Selain itu, menurut Hendri,  pemerintah sendiri tidak memiliki ukuran yang jelas dalam menentukan jajaran direksi dan komisasris di BUMN. Banyak orang yang tidak memiliki kapasitas – atau tidak sesuai kapasitas - dipaksakan untuk duduk dalam jajaran direksi atau komisaris, karena alasan balas budi.

“Nah, hal-hal itulah yang telah melemahkan kinerja BUMN. Yang membuat BUMN menjadi sarang korupsi, tidak efisien dan tidak transparan,” kata Hendri kepada pers di Jakarta, Senin (22/6). Karena itulah, Hendri merasa heran dengan alasan yang disampaikan Budiono terkait sikapnya untuk meneruskan privatisasi BUMN.

“Kalau BUMN tidak efisien dan tidak transparan itu salah siapa? Kan pengelolaan dan pengawasan BUMN itu di bawah pemerintah sendiri. Jadi alasannya (melakukan privatisasi) itu sangat lucu,” tandas Direktur Eksekutif Econit tersebut.

Hendri menduga sikap untuk meneruskan kebijakan privatisasi BUMN tersebut tak lepas dari pemikiran neo-liberal. Korupsi dan inefisiensi, katanya, dijadikan alasan untuk menjual aset-aset negara. Sebab, privatisasi merupakan agenda penting yang harus dilakukan pemerintah sekarang untuk mengatasi defisit keuangan negara sekaligus meliberalisasi investasi.

“Dugaan saya, itu alasan saja. Karena, jika pengelolaan BUMN sekarang tidak efisien dan transparan, semestinya diperbaiki. Bukan lantas dijual ke pihak asing. Ini tak lepas dari pemikiran neo liberal,” tandas doktor lulusan Jepang tersebut.

Sebagaimana ditulis Jakarta Globe, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (19/6), Budiono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.

Agar lebih efisien, kata Budiono, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar dinilai akan lebih transparan dan akuntabel

Bukan Karena Kapasitas

Sementara itu, seperti ditulis sejumlah media, Pengamat Hukum Tata Negara, Saldi Isra, menyebut, sejumlah orang yang kini menjadi komisaris BUMN direkrut bukan karena kapasitas, tapi balas jasa. Yakni, karena mereka pada tahun 2004 silam menjadi tim Sukses SBY.

“Mereka duduk sebagai komisaris bukan karena kapasitas. Mereka menjadi komisaris BUMN karena menjadi tim sukses SBY-JK. Kini mereka terlibat lagi dalam tim sukses Capres. Sepertinya mereka ingin menduduki komisaris hingga lima tahun mendatang,” katanya.

Harus diakui, sejumlah nama yang menjadi tim sukses SBY tahun 2004 memang menduduki jabatan komisaris BUMN. Sebut saja, Samsoeddin (Sekjen Tim Kampanye) menjadi Komisaris Jasa Marga, Umar Said (Ketua Seksi Kampanye) menjadi Komisaris Pertamina, serta Robik Mukav (Ketua Sie Pengumpulan Data) yang menjadi menjadi Dewan Pengawas TVRI.

Selain itu, ada juga Aam Sapulete (Tim Khusus) menjadi Komisaris PTP Lampung, Andi Arif (Tim Khusus) menjabat Komisaris PT Pos, Heri Sebayang (Tim Khusus) menjadi Komisaris PTPN Sumut, dan Yahya Ombara (Sekretaris Seksi PPPM) menjadi Komisaris PT KAI.

Selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut

http://www.detiknews.com/read/2009/06/22/222923/1152294/727/sarat-kepentingan-penguasa-pengelolaan-bumn-tak-efisien